Jakarta- Sebagai bagian dari upaya meningkatkan infrastruktur layanan publik, Direktorat Jenderal Pembinaan Administrasi Wilayah (Ditjen Bina Adwil) secara aktif terlibat dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dengan menginisiasi Proyek Pilot Penguatan Kecamatan untuk Mendukung Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/Frontline Service Delivery.
Amran, yang menjabat sebagai Pelaksana Harian Direktorat Jenderal Bina Adwil, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan tenaga pelatih yang kompeten dan mampu mengembangkan metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. “Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan kader-kader pemerintahan desa yang berkualitas, yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai kemajuan pembangunan yang lebih signifikan,” kata Amran.
Proyek Penguatan Kecamatan dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 12 hingga 16 Maret di tiga provinsi, yaitu Aceh, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Program ini melibatkan calon pelatih dari berbagai instansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil), Bagian Pemerintahan Setda, dan Inspektorat dari wilayah-wilayah yang menjadi fokus program.
“Peran kecamatan sebagai pusat penting dalam memastikan bahwa penduduk desa di wilayah tersebut menerima layanan dasar sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara sangatlah vital. Proyek ini bertujuan untuk menyelaraskan permintaan dan penyediaan layanan, sehingga dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” tambah Amran.
Diharapkan bahwa dengan koordinasi yang baik antara program dan kebijakan para pemangku kepentingan terkait, proyek pilot ini akan menghasilkan pendekatan baru yang dapat mengatasi tantangan dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar bagi masyarakat.
