Pangkalpinang – 31/01/2024
Pada hari Rabu, 31 Januari 2024, di Swissbell Hotel di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengadakan Rapat Penyampaian Petunjuk Teknis dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024.
Dr. Safrizal ZA, M.Si., Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, membuka secara resmi kegiatan ini, yang dihadiri oleh Satker Pemerintah Privinsi Seluruh Indonesia baik secara langsung maupun secara online.
Safrizal menekankan dalam arahan bahwa seluruh kuasa pengguna anggaran harus segera memulai pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP setelah menerima Juknis. Kinerja dan pelaksanaan Dekonsentrasi meningkatkan kinerja baik di daerah maupun pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri.
Karena sistem pemerintahan dibagi menjadi provinsi, dan provinsi dibagi menjadi kabupaten/kota, dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat merupakan obligasi. Gubernur memiliki tugas yang sifatnya atributif dan delegatif sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah otonom. Tugas-tugas ini terkait dengan luas dan beragam lingkup kendalinya. Safrizal menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah alatnya.
Safrizal meminta seluruh Satker untuk Gaspol untuk mematuhi petunjuk teknis saat melaksanakan Dekonsentrasi GWPP di Semester pertama. Ini karena jika tidak diserap dengan baik, akan sia-sia, berbeda dengan sisa APBD yang dapat berfungsi sebagai SILPA Anggaran. Dengan demikian, tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga harus dilaksanakan dengan optimal.
Beliau menyatakan bahwa, “Tancap gas pelaskanaan dekonsentrasi GWPP, jangan menunda pekerjaan, langsung bertindak, dan terus berinovasi, sehingga mampu memperkuat sistem perbaikan integrasi dan mampu diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di era ketatnya kompetisi global saat ini.”
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan digunakan untuk menilai kinerja GWPP melalui indikator yang jelas dan rinci. Selain itu, secara simbolis diserahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-526 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pelaksanaan Programe Dekonsentrasi GWPP TA. 2024 antara Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dan perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran pada 5 (lima) Satker Dekonsentrasi GWPP TA. 2024
Safrizal menyatakan bahwa, “Tancap gas pelaskanaan dekonsentrasi GWPP, jangan menunda pekerjaan, langsung bertindak, dan terus berinovasi, sehingga mampu memperkuat sistem perbaikan integrasi dan mampu diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di era ketatnya kompetisi global saat ini.”
Baca Berita Lainnya: Pj Gubernur Safrizal: Meski Inflasi Babel Terendah, Perlu Kewaspadaan dan Konsistensi dalam Menggerakkan Langkah
Sementara itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan digunakan untuk menilai kinerja GWPP melalui indikator yang jelas dan rinci.
Selain itu, secara simbolis diserahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-526 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pelaksanaan Program Dekonsentrasi GWPP TA. 2024 antara Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dan perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran pada 5 (lima) Satker Dekonsentrasi GWPP.
Dengan penyerahan Juknis Dekonsentrasi ini, satu-satunya tujuan adalah meningkatkan kinerja dekon GWPP di wilayah dengan cara yang cerdas, keras, dan tuntas. Safrizal menyimpulkan, “Tingkatkan kinerja Anda dengan creativity, bukan dengan bisnis seperti biasa.”
