Lombok – Pembangunan Desa telah menjadi isu yang sangat penting sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang diprioritaskan dalam program Nawacita. Direktorat Jenderal Pembinaan Administrasi Wilayah (Ditjen Bina Adwil) memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan desa dengan memperkuat peran kecamatan sebagai penghubung antara program pemerintah daerah dan desa. Pernyataan ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Drs. Amran., MT, saat membuka pelatihan bagi staf kecamatan di Hotel Lombok Raya.
Pelatihan ini juga diselenggarakan secara bersamaan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh, diikuti oleh lebih dari 954 peserta dari Kantor Kecamatan, UPTD Pendidikan, dan UPTD Kesehatan.
Amran menegaskan, “Peran strategis dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan. Seperti halnya Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang menghubungkan pemerintah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan juga memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.”

Amran menekankan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yang tercermin dari peningkatan Dana Desa setiap tahunnya, kecuali saat pandemi Covid-19.
“Komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan desa terlihat dari peningkatan Dana Desa setiap tahunnya. Pada Tahun 2024, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp71 Triliun Rupiah, sehingga total anggaran Dana Desa selama periode pemerintahan Presiden Jokowi dari 2015 hingga 2024 mencapai Rp609 Triliun.”
BACA JUGA: Ditjen Bina Adwil Meningkatkan Upaya Transformasi Digital Melalui Implementasi Sistem SRIKANDI
Amran berharap bahwa setelah pelatihan ini, staf kecamatan akan memiliki keterampilan dalam menganalisis isu-isu desa terutama terkait dengan pelayanan dasar, serta dapat memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu, staf kecamatan diharapkan mampu menyusun rencana secara menyeluruh untuk memberikan bimbingan dan pengawasan ke desa, demi mendukung manajemen pemerintahan desa yang efektif sehingga dapat menghasilkan pemerintahan desa yang kompeten dalam upaya mencapai kemandirian desa melalui program-program yang tepat sasaran.












